Siapa yg memilih Wakil Presiden?

Siapa yg memilih Wakil Presiden?

– Dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara langsung oleh rakyat.

Siapakah yang berhak melantik Presiden dan Wakil Presiden?

MPR melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR.

Mengapa MPR berhak memberhentikan Presiden dan wakilnya?

Karena MPR merupakan lembaga tinggi negara yang juga salah satu lembaga politik Indonesia, yang anggotanya berasal dari dua lembaga tinggi negara lainnya yaitu DPR dan DPD yang keduanya juga lembaga politik Indonesia, maka keputusan yang dibuat oleh MPR adalah keputusan politik jika memberhentikan Presiden dan/atau …

Apabila terjadi kekosongan Wakil Presiden siapakah yang memilih Wakil Presiden selanjutnya?

5. Memilih Wakil Presiden Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paripurna dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya.

Apakah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan DPR dan DPD?

Pemilu presiden dan wakil presiden dilakukan beberapa bulan setelah berlangsungnya Pemilu legislatif. Hal itu terus berlangsung hingga Pemilu tahun 2014. Pemilu presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD baru dilaksanakan secara bersamaan atau serentak pada tahun 2019.

Apa wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat?

MPR mempunyai tugas dan wewenang, yaitu : Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar; Melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR; Menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR.

Apa yg dimaksud dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat?

MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.

Mengapa MPR memiliki wewenang untuk memberhentikan Presiden?

Pasal 7A Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat , baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan …

Dasar hukum DPR apa?

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.