Apakah negara kita negara demokratis?
Setelah Amandemen II UUD 1945, negara kita adalah negara hukum dan sekaligus juga mengakui bahwa yang berkuasa adalah rakyat (demokrasi). Jadi, Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, bukan negara hukum yang otoriter.
Apa yang dimaksud dengan negara hukum yang demokratis?
Menurut faham Eropa Kontinental, untuk dapat disebut negara hukum yang demokratis, negara itu harus : 1. Membagi atau memisahkan kekuasaan negara: 2. Menjamin dan melindungi HAM; 3. Mendasarkan tindakannya pada undang-undang; 4. Diselenggarakannya undang-undang itu; 5. Diselenggarakan suatu Peradilan Administrasi.
Apakah Indonesia sudah memenuhi sebagai negara yang demokrasi?
JAKARTA (Suara Karya): Indonesia dinilai masih belum memenuhi kriteria negara demokrasi meski akan memasuki usia kemerdekaan ke-68. “Untuk menjadi negara demokrasi harus meningkatkan tiga aspek, yakni mulai dari sektor pendidikan, ekonomi, hingga budaya.
Mengapa harus ada demokrasi dalam suatu negara?
Dengan adanya sistem demokrasi, kekuasaan absolut satu pihak melalui tirani, kediktatoran dan pemerintahan otoriter lainnya dapat dihindari. Demokrasi memberikan kebebasan berpendapat bagi rakyat, namun pada masa awal terbentuknya belum semua orang dapat mengemukakan pendapat mereka melainkan hanya laki-laki saja.
Di sebuah negara demokrasi yang di mana memegang kekuasaan tertinggi ialah?
Rakyat adalah pemergang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara demokrasi. Bila pemerintah telah mendapat mandat dari rakyat untuk memimpin penyelenggaraan bernegara, maka pemerintah tersebut sah. Dalam sistem demokrasi, posisi rakyat sama tingginya di hadapan hukum dan pemerintahan.
Apa yang dimaksud dengan Negara Indonesia adalah negara demokrasi?
Merdeka.com – Sebagai rakyat Indonesia, kita telah mengenal istilah demokrasi sejak lama. Ya, ini adalah bentuk pemerintahan dari Negara Indonesia. Dirinya menyebut bahwa makna demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.