Apakah hukuman mati dapat memberikan efek jera?

“Hukuman mati tidak terbukti menimbulkan efek jera,” kata Direktur Eksekutif AII, Usman Hamid kepada wartawan, Senin (6/12/2021).

Apakah hukuman mati layak jika dikaitkan dengan HAM?

Lebih lanjut Anam menyampaikan bahwa hukuman mati jelas melanggar hak asasi manusia dan juga konstitusi. Secara normatif, hukuman mati melanggar hak hidup yang seharusnya dilindungi, bahkan tidak bisa dikurangi dalam bentuk apapun dan oleh siapa pun.

Apakah hukuman mati masih berlaku di Indonesia?

Hak untuk hidup dijamin secara konstitusional. Di Indonesia, hukuman mati masih diancamkan untuk sejumlah kejahatan, termasuk pembunuhan berencana, narkoba, dan terorisme.

Apa yang dimaksud efek jera?

Dalam Oxford Dictionary, efek jera diartikan sebagai hal yang melemahkan, menakutkan, atau hal yang dimaksudkan untuk menakuti musuh dalam melakukan penyerangan, mampu atau dimaksudkan untuk menaku-nakuti.

Mengapa hukum di Indonesia tidak dapat memberikan efek jera kepada pelanggar hukum?

Jawaban: karna hukum diindonesia tidak memiliki ketegasan dalam menangani pelanggaran hukum,contohnya penggunaan narkotika,jika yg tertangkap menggunakan seorang publik figur/artis mereka diberi kompensasi mau ditahan atau direhab. inilah yg membuat hukum diindonesia tidak memiliki efek jera pada oelanggarnya.

Bagaimana pandangan Islam tentang hukuman mati jika dilihat dari segi HAM?

Dalam Hukum Islam secara gamblang menyatakan bahwa hukuman mati adalah sebuah keharusan dalam kejahatan pembunuhan, sedangkan menurut konsep hak asasi manusia khususnya dunia internasional yang didominasi negara barat menyatakan bahwa hukuman mati tidak dianjurkan karena melanggar hak hidup seseorang yang merupakan …

Apakah hukuman mati mampu membuat efek jera terhadap koruptor?

Pemberlakuan hukuman mati terhadap seseorang yang terbukti melakukan kejahatan korupsi berat sangatlah akan efektif karena akan menimbulkan efek jera, sehingga masyarakat lainnya akan takut melakukan korupsi.

Kenapa hukuman bagi koruptor masih rendah?

Jawaban: Pertama, vonis bagi koruptor di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terlalu ringan. Kedua, proses hukum hanya menjerat pelaku korupsi, bukan hanya keluarga atau kerabat yang terkait dalam kasus pencucian uang. Ketiga, hukuman hanya berupa pemenjaraan, tidak memiskinkan pelaku korupsi.

Apakah hukuman mati melanggar HAM Jurnal?

Pengaturan hukuman mati dalam hukum pidana Indonesia serta di dalam peraturan perundang-undangan lainnya sampai saat ini masih tetap dipertahankan karena sesuai dengan jiwa dan semangat dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesiam 1945, sehingga hukuman mati tidaklah bertentangan ataupun melanggar …

Apakah hukuman mati yang diterapkan di berbagai negara termasuk Indonesia termasuk pelanggaran terhadap HAM?

Menurut dia, hukuman mati di Indonesia bukanlah sesuatu yang melanggar hak asasi manusia karena pemahaman hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam undang undang dasar adalah paham di mana HAM itu dimungkinkan untuk dibatasi semata-mata demi untuk menghormati HAM orang lain.

Perbuatan apa saja yang dihukum mati?

Selain Terorisme, Ini 7 Hal yang Bisa Bikin Kamu Dihukum Mati di Indonesia

• Melakukan Perbuatan Untuk Menjatuhkan Pemerintah.
• Melakukan Pembunuhan Berencana.
• Mengedarkan Narkoba.
• Penyalahgunaan Senjata Api.
• Tindakan Pidana Penerbangan.
• 6. Korupsi.
• 7. Pelanggaran HAM Berat.

Perbuatan apa yang bisa dihukum mati?

Di dalam KUHP ditetapkan hukuman mati untuk perbuatan makar terhadap presiden dan wakil presiden (pasal 104), membujuk negara asing untuk berperang (pasal 111 ayat 2), membantu musuh waktu perang (pasal 124 ayat 3), pembunuhan berencana (pasal 340), pencurian dengan kekerasan dan mengakibatkan mati (pasal 365 ayat 4).

Apakah hukuman mati dalam dalam sistem hukum Indonesia masih sesuai dengan UUD Tahun 1945?

1. Eksistensi pidana mati dalam perspektif hukum pidana adalah bahwa pidana mati tetap dipertahankan dalam peraturan hukum di Indonesia, karena dianggap tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, dan hal ini diperkuat dengan serta keputusan Mahkamah Konstitusi.