Mengapa gratifikasi yang diberikan kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri perlu diatur dalam suatu peraturan?

Terbentuknya peraturan tentang gratifikasi ini merupakan bentuk kesadaran bahwa gratifikasi dapat mempunyai dampak yang negatif dan dapat disalahgunakan, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga unsur ini diatur dalam perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi.

Apakah seorang pegawai negeri yang menerima suatu pemberian wajib melaporkannya kepada KPK?

Untuk pemberian yang tidak dapat dihindari/ditolak oleh penyelenggara negara/pegawai negeri dalam suatu acara yang bersifat ada atau kebiasaan, seperti upacara pernikahan, kematian, ulang tahun ataupun serah terima jabatan, maka penyelenggara negara/pegawai negeri wajib melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja …

Apa kendala pemberantasan korupsi di Indonesia?

Terdapat hambatan dalam melakukan pemberantasan korupsi, antara lain berupa hambatan: struktural, kultural, instrumental, dan manajemen. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengatasinya, antara lain: mendesain dan menata ulang pelayanan publik, memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi.

Apa peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi brainly?

peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi adalah pembenahan terhadap diri dan kampusnya. mahasiswa harus mendemonstrasikan bahwa diri dan kampusnya bersih dan jauh dari perbuatan itu.

Mengapa mahasiswa disebut agent of change dalam pemberantasan tindak pidana korupsi?

Mahasiswa sebagai generasi muda memiliki karakteristik intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme. Dengan karakteristik tersebut peran mahasiswa sebagai Agent of Change, yang mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan menjadi watch dog bagi lembaga-lembaga dan penegak hukum.

Jika saya menerima gratifikasi apa yang harus saya lakukan?

Jika keadaan memaksa Anda menerima gratifikasi tersebut, misalnya pemberian terlanjur dilakukan melalui orang terdekat Anda (suami, istri, anak, pembantu, sopir dan lain-lain) atau ada perasaan tidak enak karena dapat menyinggung pemberi, maka sebaiknya gratifikasi yang diterima segera dilaporkan ke KPK.

Apa itu menerima gratifikasi?

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Bagaimana suatu gratifikasi dianggap sebagai pemberian suap?

Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”.

Siapa yang berkewajiban lapor dalam penerimaan gratifikasi atau pemberian hadiah?

Wajib Lapor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pada Bab II, Pasal 2 menyebut penyelenggara negara yang wajib melaporkan gratifikasi yaitu: Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara.

Mengapa pencegahan dan pemberantasan tindak korupsi di Indonesia belum maksimal?

Alasan mengapa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia belum maksimal : Belum diimbangi kinerja aparat penegak hukumnya yang maksimal. Masih terdapatnya peraturan perundang-undangan yang multitafsir. Belum seimbangnya penegakkan hukum dengan upaya pengembalian kerugian negara yang dikorupsi.

Mengapa sulit menghapus korupsi di Indonesia?

Menjadi sebuah realitas kasus, secanggih apapun sistem jika masih ada KKN maka sistem akan menjadi mandul dan hukum menjadi pandang bulu. Korupsi sangat sulit diberantas di Indonesia karena jika ditinjau dari sisi historisnya para penjajah dan pendahulu sudah menampilkan serta mengajarkan kita perilaku koruptif.

https://www.youtube.com/watch?v=1hUnYDRPNTE