Daftar isi
- 1 Bagaimana urutan membuat undang-undang?
- 2 Apakah undang-undang bisa dicabut?
- 3 Apakah fungsi dari tata urutan peraturan perundang-undangan?
- 4 Apa yang harus dilakukan apabila undang-undang yang dibuat bertentangan norma yang berlaku di Indonesia?
- 5 Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah?
- 6 Jelaskan apa yang dimaksud dengan tata urutan peraturan perundang-undangan?
Bagaimana urutan membuat undang-undang?
Tahap pembentukan undang-undang dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Hal ini diharapkan menjadi masukan dalam pembaharuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Apakah undang-undang bisa dicabut?
Adapun istilah yang digunakan terhadap UU adalah pencabutan UU. 138), bahwa suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
Bagaimanakah cara partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan undang-undang?
Paling tidak ada 5 (lima) model yang dapat dikembangkan dalam pelembagaan partisipasi masyarakat, yakni pertama, mengikutsertakan anggota masyarakat yang dianggap ahli dan independen di dalam tim atau kelompok kerja dalam penyusunan peraturan perundang-undangan; kedua, melakukan public sharing (diskusi publik) melalui …
Apakah fungsi dari tata urutan peraturan perundang-undangan?
Tata urutan tersebut sebagai pedoman untuk pembentukan peraturan di bawahnya. Sehingga setiap peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya. Jika aturan di bawahnya bertentangan dengan peraturan di atas, maka secara otomatis peraturan di bawah guru demi hukum.
Apa yang harus dilakukan apabila undang-undang yang dibuat bertentangan norma yang berlaku di Indonesia?
Upaya hukum yang dapat diajukan jika PP atau peraturan perundang-undangan di bawah UU bertentangan dengan UU adalah mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Agung (lihat Pasal 31 UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).
Apa yang dimaksud partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan?
Sehingga aktivitas partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu bentuk dari upaya perlindungan masyarakat dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan yang dalam prosesnya tidak menutup kemungkinan adanya kepentingan di luar …
Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah?
Keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah dapat dilakukan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan. Oleh karena itu keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan merupakan bagian penting untuk menentukan kualitas dari produk hukum yang dihasilkan.
Jelaskan apa yang dimaksud dengan tata urutan peraturan perundang-undangan?
Tata urutan perundang – undangan yaitu sebuah tatanan atau petunjuk yang dibuat untuk mengatur, sedangkan perundang – undangan adalah segala bentuk hal yang bertalian dengan ketentuan dan peraturan sebuah negara dibuat pemerintah.
Apa saja jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan sebutkan?
Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :
- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Ketetapan MPR;
- UU/Perppu;
- Peraturan Presiden;