Daftar isi
Bagaimana konstitusi menjadi hukum tertinggi?
Dikatakan sebagai hukum tertinggi karena konstitusi tersebut diberi kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam hukum Negara, artinya aturan yang terdapat dalam konstitusi secara hirarkhis mempunyai kedudukan lebih tinggi (superior) terhadap aturan-aturan lainnya.
Apa yang dimaksud dengan konstitusi sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi?
Konstitusi juga berkedudukan sebagai hukum tertinggi dalam tata hukum yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa aturan-aturan yang terdapat dalam konstitusi, secara hierarkis mempunyai kedudukan lebih tinggi terhadap aturan-aturan lainnya.
Siapakah yang menempati hukum tertinggi di Indonesia?
Sumber hukum tertinggi di Indonesia adalah Pancasila.
Apa hukum yang tertinggi?
Konstitusi merupakan hukum tertinggi dari suatu negara, Indonesia mempunyai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis negara.
Apa hukum tertinggi Indonesia?
Undang-undang dasar 1945 merupakan segala induk dari peraturan perundang-undangan di Indonesia dan merupakan hukum tertinggi di Indonesia dan segala peraturan perundang-undangan yang dibuat ,tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.
Apa yang dimaksud dengan konstitusi sebagai hukum dasar?
Konstitusi (bahasa Latin: constituante) atau Undang-undang Dasar atau disingkat UUD dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara—biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. …
Apa yang dimaksud dengan konstitusi hukum?
Hukum Konstitusi ialah Hukum Dasar yang menetapkan dan mengatur organisasi Negara.
Indonesia adalah negara hukum apakah hukum dasar tertinggi di negara Indonesia?
Mengapa hukum tertinggi di Indonesia adalah UUD 1945?
UUD 1945 bersifat mengikat terhadap pemerintah, setiap lembaga negara maupun warga negara dan penduduk Indonesia. UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi, artinya setiap produk hukum harus berlandaskan UUD 1945 dan sebagai alat kontrol, yaitu mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan UUD 1945.