Daftar isi
- 1 Sebutkan perkara apa saja yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi?
- 2 Apa saja yang melatar belakangi pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia?
- 3 Mengapa ada MK setelah amandemen?
- 4 Apa kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang?
- 5 Apa dasar hukum pembentukan Mahkamah Konstitusi?
- 6 Apa saja lembaga independen?
- 7 Kenapa harus ada Mahkamah Konstitusi?
- 8 Berapa pasal setelah amandemen?
Sebutkan perkara apa saja yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi?
Kewenangan
- Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
- Memutus pembubaran partai politik, dan.
- Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Apa saja yang melatar belakangi pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia?
Berdasarkan latar belakang sejarah pembentukan MK pada awalnya Adalah untuk menjalankan judicial review . Sedangkan munculnya Judicial review itu sendiri merupakan perkembangan hukum dan politik Ketatanegaraan modern.
Lembaga apakah yang berperan dalam proses perubahan UUD 1945?
Selama 4 tahun mulai tahun 1999, 2000, 2001 sampai dengan tahun 2002 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan tersebut mengalir begitu saja sebagai respon terhadap tuntutan reformasi.
Mengapa ada MK setelah amandemen?
Pembahasan. Kenapa setelah amendemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibentuk Mahkamah Konstitusi (MK)? Karena diperlukan suatu lembaga negara yang dapat mengimbangi kekuasaan dimiliki DPR dan Presiden dalam hal pembentukan Undang-Undang.
Apa kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang?
Empat kewenangan MK adalah: Menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Memutus pembubaran partai politik.
Apa yang dimaksud dengan Mahkamah Konstitusi?
Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945.
Apa dasar hukum pembentukan Mahkamah Konstitusi?
Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
Apa saja lembaga independen?
LEMBAGA INDEPENDEN
- » Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM)
- » Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kelembagaan apa saja yang ada di Indonesia?
Presiden Republik Indonesia.
Kenapa harus ada Mahkamah Konstitusi?
MK dibentuk dengan fungsi untuk menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi sehingga hak-hak konstitusional warga terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal konstitusionalitasnya.
Berapa pasal setelah amandemen?
Setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan.