Daftar isi
- 1 Apa maksud dan tujuan pemberian otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004?
- 2 Apakah yang dimaksud keuangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004?
- 3 Apa otonomi daerah itu dan apa tujuannya?
- 4 Apa itu keadaan bahaya?
- 5 Apa tujuan keuangan daerah dikelola oleh pemerintah daerah?
- 6 Jelaskan dan uraikan apa yang dimaksud dengan sistem pemidanaan?
Apa maksud dan tujuan pemberian otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004?
Tujuan dari otonomi daerah menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan otonomi daerah ialah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan …
Presiden diberikan kewenangan dan hak dalam menyatakan keadaan bahaya Hal ini diatur dalam pasal berapa?
Undang-undang Dasar 1945, yang berlaku kembali sejak 5 Juli 1959 pasal 12, sekarang menjadi dasar bagi pemerintah untuk dapat menyatakan seluruh/sebagian wilayah Negara dalam keadaan bahaya.
Apakah yang dimaksud keuangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004?
Menurut Deddy Supriady Bratakusumah & Dadang Solihin (2004 : 379) keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kekayaan yang berhubungan dengan hak dan …
Apa yang dimaksud sistem pemidanaan?
Apabila pengertian sistem pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga …
Apa otonomi daerah itu dan apa tujuannya?
Bola.com, Jakarta – Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Masih ada beberapa tujuan lain dari otonomi daerah.
Apa yang dimaksud dengan otonomi daerah dan apa tujuannya?
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus rumah tangga sendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apa itu keadaan bahaya?
Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 27 Tahun 1997 disebutkan bahwa keadaan bahaya adalah suatu keadaan yang dapat menimbulkan ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan hidup bangsa dan Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-undang Keadaan Bahaya.
Siapakah yang memiliki wewenang menyatakan negara dalam keadaan bahaya?
(1) Presiden dapat menyatakan seluruh atau sebagian dari daerah Negara Republik Indonesia berada dalam keadaan bahaya.
Apa tujuan keuangan daerah dikelola oleh pemerintah daerah?
UU Nomor 23 tahun 2014 Tujuan diaturnya keuangan daerah oleh pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah. Selain itu, meningkatkan kesejahteraan daerah dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
Apa isi UU No 2 Tahun 2015?
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG.
Jelaskan dan uraikan apa yang dimaksud dengan sistem pemidanaan?
Dari sudut fungsional, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionali- sasi/operasionalisasi/ konkretisasi pidana dan keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga …
Sistem pemidanaan terdiri dari apa saja?
Hukum Pidana sebagai suatu Sistem (Penal Sistem) atau Sistem Pemidanaan terdiri dari sub sistem tindak pidana, sub sistem kesalahan, dan sub sistem pidana serta sub sistem tujuan pemidanaan. Ke empat sub sistem tersebut merupakan persyaratan untuk adanya pidana.